Penggusuran Bukit Duri Jadi Bukti, Ahok Tidak Punya Hati.. Berpihak pada Pemodal dan Warga Keturunan

Pemerintah Kota Jakarta Selatan akan menggusur permukiman di Bukit Duri, Rabu pagi ini, 28 September 2016. Terkait dengan hal itu, warga Bukit Duri bersiap siaga untuk menghadapi aparat yang akan menggusur tempat tinggal mereka.

“Warga akan bertahan,” kata perwakilan warga Bukit Duri Sandyawan Sumardi, Selasa, 27 September 2016. Namun dia memastikan tak akan ada kekerasan dalam upaya warga menghadapi penggusuran. “Kami akan bertahan dengan damai.”

Menurut Sandyawan, ada sekitar 150 keluarga yang tak setuju atas penggusuran tersebut. Mereka adalah warga yang mengajukan gugatan class action di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. “Kami punya keyakinan bahwa kami sedang dalam proses hukum,” kata dia.

Karena itu, jika pemerintah tetap melakukan penggusuran, Sandyawan menilai pemerintah sudah melanggar hukum. Apalagi hakim di pengadilan sudah menyatakan bahwa gugatan warga di PN Jakpus dan Pengadilan Tata Usaha Negara sah dan sedang berjalan.

Namun pemerintah berpendapat bahwa penggusuran tersebut tidak melanggar hukum. “Belum ada putusan sela. Penertiban bisa dilakukan,” kata Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi.

Warga satu suara menolak penggusuran, namun aparat pemerintah provinsi sepertinya sudah buta akan semua pelanggaran, “Kita sudah sepakat satu suara, tolak penggusuran. Semuanya kan ada aturannya, belum ada keputusan dari pengadilan (hakim-red) juga. Jangan apa-apa main gusur aja, kita ini manusia-bukan binatang,” ungkap seorang ibu antusias.

Penggusuran bukit duri menjadi bukti, Ahok tidak punya hati

Ketika penggusuran di wilayah glodok, Ahok batalkan dengan alasan tanpa ijin, sementara jelas wilayah tersebut termasuk wilayah hijau dan resapan air di Jakarta, coba tengok nasib warga bukit duri

Ahok ambigu (tidak jelas), beraninya hanya kepada rakyat miskin sementara kepada para pengusaha dan warga keturunan yang jelas melanggar aturan tata peruntukan wilayah, justru dilindungi dan dibela

Hati nurani sang pemimpin jelas berpihak, berpihak kepada para pengusaha, pemilik modal serta warga keturunan tanpa mau melihat nasib warga miskin Jakarta [lingkaran]

Read more »

Syafi'i Dukung Usaha Menyeret "Dosa" Jokowi ke Ranah Hukum

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Muhammad Syafi'i, mendukung niat para tokoh politik senior untuk menyeret "dosa politik" Presiden Joko Widodo ke ranah hukum.

"Sangat mendukung. Kalau ada orang yang melanggar sumpah jabatan, itu sangat saya dukung. Walaupun sampai ke tingkat yang paling berat, (presiden) diturunkan, saya dukung," tegasnya ketika ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (27/9).

Dia setuju dengan langkah yang diambil tokoh nasional Rachmawati Soekarnoputri bersama mantan Ketua MPR RI, Amien Rais dan mantan anggota DPR RI, Lili Wahid, itu karena selama ini aparat hukum tidak berdaya menghadapi segala bentuk pelanggaran yang dilakukan pemerintah. Beberapa waktu lalu, para tokoh senior itu sepakat akan mempersoalkan secara hukum beberapa pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi.

Beberapa pelanggaran konstitusi itu diantaranya adalah pemerintahan menumpuk utang keluar negeri sehingga jumlah utang negara saat ini sudah mencapai Rp 4 ribu triliun.

Kesalahan berikutnya yakni mengubah standar minimal defisit anggaran yang tadinya hanya 3 persen menjadi 5 persen. Selain itu, pemerintah juga beberapa waktu lalu telah memotong anggaran 83 kementerian dan lembaga hanya dengan mengeluarkan Instruksi Presiden, padahal sebetulnya harus melalui tahap pembahasan bersama DPR.

"Selama ini presiden melanggar pasal 21 sampai 23 UUD 45, bahwa APBN diajukan oleh pemerintah kepada DPR. Kalau DPR tidak setuju, pemerintah wajib melaksanakan APBN tahun sebelumnya. Ini baru saja disetujui, dia memotongnyasendiri, itu melanggar undang undang dasar," jelasnya.

Bukan hanya itu, Rachmawati, Amien Rais, dan Lili Wahid sepakat bahwa Jokowi melanggar konstitusi dengan mengangkat Arcandra Tahar yang masih berstatus warga negara luar negeri menjadi seorang menteri kabinet.

"Mengangkat orang asing menjadi menteri itu melanggar UUD. Kenapa tidak diproses? Arcandra itu kemudian meneken ekspor konsentrat, padahal dalam UU harus dibuatkan smelter dulu. Kok enggak diproses?" sesalnya.

Masih ada lagi kesalahan besar pemerintah di mata politikus yang biasa disapa Romo Syafi'i ini, yaitu terkait reklamasi pantai bagian utara Jakarta yang kembali dihidupkan.

"Kasus reklamasi ini dilanjutkan lagi oleh Menteri Luhut. Aneh-aneh di negeri ini. Sementara yang orang kecil itu malah diuber-uber," tukasnya. [rmol]

Read more »

Ruhut: "Hati hati sama Ruhut. Gawat Kalau Aku 'Nyanyi'"

Ketua Komisi Pemenangan Pemilu Partai Demokrat (PD) Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyarankan agar Ruhut Sitompul yang tidak mendukung pasangan Agus-Sylvi untuk mundur dari partai. Ruhut pun menolak.

"Demokrat bukan partaiku yang pertama tapi Demokrat partaiku yang terakhir. Kalau dipecat, aku tetap pakai di dadaku lambang Demokrat. Aku membesarkan partai, jangan bilang dibesarkan partai," kata Ruhut saat dihubungi, Rabu (28/9/2016).

Ruhut tetap pada pendiriannya untuk mendukung cagub petahana, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dinilai akan menang di Pilgub DKI 2017. Menurut Ruhut, imbauan mundur itu akibat Partai Demokrat tidak berani memecatnya.

"Aku tahu kenapa mereka enggak berani pecat aku. Karena karamlah partai ini kalau Ahok menang. Nanti kadernya yang paling hebat dia pecat karena enggak dukung calon dari parpolnya, ternyata menang. Jadi semua kebakaran jenggot," ungkap anggota Komisi III DPR ini.

"Masih banyak amunisi aku. Hati hati sama Ruhut. Gawat kalau aku 'nyanyi'," sambung Ruhut sambil tertawa.

Meski sudah digeser dari jabatan koordinator juru bicara partai, Ruhut meyakini dia masih disayang oleh Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang merupakan ayah Agus dan Ibas. Sindiran balasan pun dia lempar ke Ibas.

"Kau bisa kebayang bagaimana Republik ini bisa maju, apalagi parpol kalau cara berpikirnya seperti tukang parkir. Jangan berpikir tukang parkir. Hanya tukang parkir yang pekerjaannya bilang 'mundur mundur kiri kanan stop'. Hahaha," ujar Ruhut.

Sebelumnya, Ibas pun mengisyaratkan agar kader PD yang memiliki perbedaan pandangan dengan partai untuk mengambil sikap tegas. Yakni untuk mengundurkan diri dari Demokrat atau menempuh jalan lain.

"Namun saya yakin kecintaan Saudara Ruhut yang telah berjuang dan menjadi bagian dalam membesarkan Partai Demokrat tidak pernah pudar pada partai yang disayanginya," ujar Ibas dalam keterangan tertulisnya.  (dtk)

Read more »

Aktivis Malari 74: Rakyat Susah Terkena Bencana, Pejabat Jokowi Asyik Bercengkerama dengan Taipan di Istana

Pengusaha dan cukong yang makan malam bersama dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan stafnya di Istana mendapat kritikan tajam dari berbagai pihak.

Aktivis Malapetaka Limabelas Januari (Malari) 1974 Salim Hutadjulu mengkritik keras kebijakan Jokowi yang mengundang taipan dan cukong ke Istana dengan alasan sosialisasi tax amnesty. “Jokowi, para menteri kongkow-kongkow bersama cukong, taipan dan pengusaha di istana saat rakyat susah terkena musibah. Ini pemandangan yang sangat menyakitkan bagi rakyat,” kata Salim kepada suaranasional, Selasa (27/9).

Kata Salim, harusnya Presiden Jokowi lebih mementingkan rakyat daripada memberikan karpet merah kepada cukong, taipan di Istana. “Sungguh sangat sedih melihat pemimpin yang tidak peduli terhadap rakyatnya,” kata mantan tahanan politik era Presiden Soeharto ini.

Salim mengatakan, ada kemungkinan taipan, dan cukong yang diundang ke Istana membicarakan masalah reklamasi. “Proyek triliunan reklamasi lebih penting daripada penderitaan nelayan di Teluk Jakarta,” jelas Salim.

Menurut Salim, dalam kondisi penguasa lebih mementingkan taipan, cukong dan penguasa, rakyat punya caranya sendiri. “Rakyat punya cara sendiri dalam menghadapi penguasa zalim yang tidak memikirkan rakyat dan itu sudah terbukti dalam sejarah,” pungkas Salim. [suaranasional]

Read more »

Jangan Hanya Diam! KPK Harus Bongkar Dugaan Mahar Ahok Rp 10 T ke PDIP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus membongkar dugaan mahar senilai Rp10 triliun dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ataupun tim suksesnya ke PDIP. “Saat ini berkembang kabar adanya mahar Rp10 triliun untuk PDIP dari Ahok.

"Dan KPK harus segera bergerak dan jangan hanya diam saja,” kata pengamat politik Muslim Arbi kepada suaranasional, Selasa (27/9). Kata Muslim, dugaan mahar Rp10 triliun itu bisa dalam bentuk uang ataupun proyek reklamasi. “Proyek reklamasi itu nilainya triliunan rupiah, tentu saja, PDIP bisa mengambil dari proyek tersebut,” papar Muslim.

Menurut Muslim, kalau KPK tidak bergerak dalam mendalami dugaan mahar ini menandakan lembaga antirasuah ini sudah dikendalikan oleh pemilik modal. “KPK hanya menyasar kelas ecek-ecek saja dan dibuat untuk festivalisasi agar terlihat melakukan pemberantasan korupsi,” ungkap Muslim. Muslim mengkhawatirkan kepercayaan publik ke KPK makin berkurang karena tidak bertindak dalam menangani kasus besar.

“Publik makin pesimis dengan kerja KPK yang penuh dengan rekayasa dan pesanan politik,” pungkas Muslim.

Sebelumnya, kabar beredar di kalangan wartawan PDIP meminta mahar Rp 10 triliun ke Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) agar mantan Bupati Belitung Timur itu bisa diusung dan didukung partai berlambang Banteng Moncong Putih. “Jadi ternyata minta mahar? 10 Trilyun? DP 3 Trilyun harus malam ini juga? Duh Gusti… Itu duit apa kreweng…Woiii… KPK Mana? KPK Mana?” kata wartawan senior Hanibal Wijayanta di akun Facebook-nya, Selasa (20/9). [suaranasional]

Read more »

Ahoker Sengaja Munculkan Isu SARA untuk Mancing Lawan Politiknya

Pendukung Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disebut Ahoker akan memunculkan isu Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA) menjelang Pilkada DKI 2017.

“Ahoker akan memunculkan isu SARA untuk menarik simpati misalnya menyebutkan saudaranya seorang haji dan taat ibadah mendukung Ahok, Ahok peduli dengan masjid. Ini taktis saja untuk menarik suara umat Islam,” kata pengamat politik Zainal Abidin kepada suaranasional, Selasa (27/9).

Kata Zainal, taktik itu untuk memancing pendukung Anies-Sandiaga maupun Agus Yudhoyono-Sylviana. “Jangan sampai terpancing dengan taktik Ahoker sehingga memunculkan Ahok kafir, tidak boleh memimpin dalam Islam maupun isu-isu murahan sehingga memunculkan simpati kepada Ahok,” ungkap Zainal.

Menurut Zainal, isu penggusuran dan tidak taat hukum yang dilakukan Ahok bisa dimunculkan sehingga rakyat Jakarta sadar bahaya mantan politukus Partai Golkar memimpin ibu kota. “Isu penggusuran, kejam maupun tidak taat hukum maupun dugaan korupsi bisa menjadi isu taktis dalam mengalahkan Ahok,” ungkap Zainal.

Selain itu, ia mengatakan, pernyataan peneliti CSIS Arya Fernandes yang sulit memprediksi menandakan Ahok sulit jadi pemenang. “Selama CSIS selalu memenangkan Ahok tetapi dengan kemunculan Anies dan Agus Yudhoyono suara Ahok bisa tergerus,” pungkasnya. [suaranasional]

Read more »

Mario Teguh Disebut Minta Honor Segini Besar Per Jam, Fasilitas Istrinya Lebih Ngeri lagi

Sudah menjadi rahasia umum, Mario Teguh adalah salah satu motivator dengan bayaran termahal di Indonesia. Hal itu diakui oleh sejumlah pihak yang pernah menghadirkannya atau sekadar berniat mengundangnya.

Salah satunya diakui oleh Rina, salah satu tim promosi perusahaan di Makassar. Kepada Tribun Timur.com Rina mengungkapkan betapa ribetnya mendatangkan sang motivator. Kejadiannya pada 2014 saat perusahaannya hendak mendatangkan sang motivator.

Rina mengatakan mencoba berkomunikasi dengan manajemen Mario Teguh. Dari manajemenlah Rina disodorkan beberapa syarat. Seingat Rina waktu itu manajemen meminta honor Rp 150 juta perjam.

“Tak boleh lebih. Kalau lebih kena penyelenggara kena denda,” ujarnya.

Rupanya tak hanya soal honor, manajemen Mario Teguh juga meminta sejumlah fasilitas mewah. Diantaranya pesawat kelas bisnis dengan maskapai yang dipilih oleh Mario Teguh. Mario Teguh juga harus diantar jemput dengan kendaraan mewah.

‘Waktu itu kalau tidak salah dia minta Alpard dengan keluaran tahun berapa gitu. Jadi tak sembarang mobil,” ujarnya.

Kamar hotel tempat nginap Mari dan istrinya juga harus yang kelas president suite. Namun yang paling berat adalah permintaan fasilitas bagi istrinya, Linna Teguh.

“Kan dia selalu datang sama istrinya, jadi harus difasilitasi juga,” ujarnya.

Fasilitas bagi Linna Teguh adalah keliling belanja di tempat dia inginkan. Barangnya juga dia (Linna) yangf pilih dan jumlahnya tak dibatasi dan itu harus dibayar pihak yang mengundang.

“Jadi bayangkan saja, kalau belanjanya banyak lalu harganya wah, panitia bisa bangkrut,” kata Rina tersenyum.

Melihat hal itu perusahaan tersebut akhirnya batal mendatangkan sang motivator.[tribun]

Read more »

Pengamat: Ahok Mendominasi Hanya Lewat Pemberitaan

Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 diikuti oleh tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Dengan adanya dua pasangan lain, kini pejawat Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat dinilai tak lagi mendominasi di Pilgub DKI.

“Sebelumnya Ahok mendominasi, sekarang menjadi cukup terimbangi dengan kehadiran dua pasangan lain,” kata pengamat politik dari Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC), Dimas Oky Nugroho, yang ditemui Republika.co.id, Selasa (27/9).

Dimas memaparkan sebelum dua pasangan lain diusung secara resmi oleh koalisi partai masing-masing, Ahok terlihat mendominasi, misalnya dalam pemberitaan. Tapi saat ini, publik pun bisa merasakan terjadinya proses pembelahan dan kini hampir merata kekuatannya dan membuat membuat respons publik.

Menurutnya dari tiga pasangan ini, yang paling mengejutkan tentu saja dengan diusungnya putra Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Agus Harimurti Yudhoyono yang dipasangkan dengan Sylviana Murni sebagai cawagub. Ia menilai SBY mendorong dan menjaga dinastinya serta mendapatkan momentumnya di Pilgub DKI ini.

“SBY sangat cermat. Swing voters (pemilih mengambang) akan disasar pasangan ini. Tapi jangan salah, Anies Baswedan-Sandiaga Uno juga bisa meraih swing voters ini,” ujarnya.

Selain pemilih mengambang tersebut, lanjutnya, etnis Jawa di Jakarta juga akan menentukan kemenangan tiap pasangan. Joko Widodo saat menjadi cagub pada Pilgub DKI 2012, menang karena meraih suara dari etnis Jawa dan Sunda.

Suara dari etnis Jawa ini tentunya akan diperebutkan dua pasangan yaitu Ahok-Djarot dan Agus-Sylviana. Ahok seharusnya mengoptimalisasi peran Djarot untuk meraih suara etnis Jawa, sedangkan Agus yang merupakan keturunan SBY juga memiliki massa yang kuat dari etnis tersebut.

“Ahok tinggal mengerem komunikasi politiknya yang justru mampu membunuh peluangnya sendiri. Sedangkan untuk Anies-Sandiaga memiliki kelemahan perolehan suara dari etnis Jawa ini,” paparnya.[republika]

Read more »

KAMMI: Ada Agenda Besar Memecah Suara Umat Islam di Pilkada DKI, Demi Memuluskan Kepentingan AS-China

Ketua Umum Pengurus Wilayah DKI Jakarta Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Abi Subhan Rachmat mencurigai ada kekuatan besar yang ingin memecah belah suara umat Islam di pilkada DKI 2017 ini.

“Ada agenda besar yang di-setting guna memuluskan kepentingan asing (AS dan Cina), dibalik Pilkada DKI Jakarta ini”, tandasnya saat menghadiri Pertemuan Tokoh dan Ulama di Masjid Al Barkah Asy Syafiiyah, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (23/9/2016).

Walau begitu, Abi meminta umat Islam tetap bersatu mengalahkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam pilgub DKI 2017 nanti.

“Karena dikhawatirkan mereka rawan propaganda kampanye Ahok sebagai sosok yang tegas, bersih dari korupsi. Padahal sebaliknya," pungkasnya. [ts]

Read more »

Mantan Menteri SBY Beberkan Suramnya Ekonomi Era Jokowi

Mantan Menteri Perdagangan era SBY, Marie Elka Pangestu menyebutkan, saat ini, perekonomian dunia tengah paceklik. Dampak buruknya pastilah ke Indonesia.

Marie mengatakan, dalam 5 tahun belakangan. total ekspor Indonesia dalam anjlok hingga 25%. Artinya, pemerintah jangan lagi berharap banyak kepada ekspor. "Sejak 2011 ke 2015, angkanya (ekspor) dari 201 miliar dolar AS, turun 25 persen menjadi 151 miliar dolar AS. Turunnya cukup jauh," kata Marie di Kantor LIPI, Jakarta, Selasa (20/09/2016).

Marie mengatakan, anjloknya ekspor Indonesia lebih sebabkan karena anjloknya harga komoditas dunia, dimana ekspor Indonesia di dominasi oleh produk komoditas.

"Dari tahun 2004 sampai 2011 kenaikan ekspor mencapai tiga kali lipat. Itu kaitannya dengan resource boom yang membuat kenaikan ekspor, tapi saat ini harga komoditas sedang turun artinya ekspor kita juga turun" paparnya.

Indonesia pun dituntut untuk lebih kreatif dalam menghadapi keadaan ini. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan diversifikasi ekspor. Artinya, ekspor tak hanya dilakukan pada bahan komoditas mentah, melainkan pada komoditas olahan. "Kita punya tantangan besar, bagaimana kita lakukan diversifikasi ekspor. Ini harus segera dilakukan," tandasnya. [inilahcom]

Read more »

Selain Mahar 3 Triliun, Mega Diduga Terancam Kasus Besar Jika tak Dukung Ahok

Kemungkinan dukungan PDI Perjuangan (PDIP) diberikan kepada pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat, dinilai lebih karena ada alasan mendasar.

Bukan semata misalnya karena besaran uang sebagai mahar politik, melainkan karena disinyalir adanya ancaman besar yang bakal menerjang Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri jika tidak memilih Ahok.

Setidaknya demikian yang disampaikan Aktivis Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi.

“Kenapa Mega harus mendukung Ahok, saya tidak melihat Mega dijanjikan uang, tapi saya lebih melihat karena adanya ancaman. Kita kan tidak pernah merasakan ancaman yang dirasakan Mega,” terang Adhie, Selasa (20/9/2016) sebagaimana diberitakan Aktual.com.

Adhie menuturkan, bagi mereka yang tidak merasakan langsung, memang ancaman itu dianggapnya tidak terlalu berbahaya. Namun bagi Mega yang merasakan langsung, ancaman itu tentu bisa menjadi masalah serius.

“Apa ancamannya? Kasus BLBI tiba-tiba dibuka kembali oleh KPK. KPK, tidak ada hujan tidak ada angin, tiba-tiba Basariah pada 15 September kemarin menyatakan kasus BLBI masih terbuka,” jelas Adhie.

Sebagaimana diketahui, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan dalam suatu acara di Kota Padang, Sumatera Barat, Kamis (15/9/2016) malam, kepada wartawan menyatakan penanganan kasus Bank Century dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) belum dihentikan. Saat ini, perkaranya masih dalam tahap penyelidikan.

Perkara tersebut belum masuk ke tahap penyidikan sebab alat buktinya belum cukup. KPK dalam hal ini masih butuh pengembangan.

“Basaria mengatakan kasus BLBI belum ditutup, orang yang pagi-pagi sudah menyatakan bahwa pembelian Rumah Sakit Sumber Waras oleh Ahok tidak ada unsur korupsinya,” kata Adhie.

Diungkapkan, Mega saat menjadi Presiden RI diketahui menerbitkan Surat Keterangan Lunas BLBI melalui Inpres No 8 tahun 2002. Inpres untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi 21 obligor yang dinyatakan telah menyelesaikan kewajiban utangnya kepada pemerintah lewat Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

Ternyata, setelah penerbitan SKL sebagian besar obligor yang diberi stempel lunas belum menyelesaikan utangnya kepada negara. Kasus BLBI yang mencapai ratusan triliunan rupiah menjadi skandal korupsi terbesar sepanjang sejarah Indonesia.

“Kasus BLBI ini yang dipersoalkan SKL, Surat Keterangan Lunas yang diberikan pemerintahan Megawati,” beber Adhie.

Apa yang terlihat selanjutnya dari KPK, lanjut mantan juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid itu, adalah penangkapan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman. Penangkapan Irman menjadi semacam show of force yang ditujukan kepada Megawati.

“Jadi kalau mega akhirnya mendukung karena ancaman ini. Apalagi setelah itu, KPK bisa menangkap Ketua DPD Irman Gusman. Kelihatannya itu merupakan show of force untuk Megawati,” jelas dia.

Dewan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan sendiri diketahui akan mengumumkan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI pada Selasa (20/9/2016) malam di kantornya, Jl Pangeran Diponegoro, Jakarta Pusat.



Sekjen Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulisnya kemarin mengatakan pengumuman dilakukan secara serentak dengan seluruh daerah yang menggelar Pilkada Serentak 2017. Keserentakan ini sebagai satu kesatuan proses kelembagaan kepartaian di dalam menyiapkan pemimpin sebagai salah satu fungsi utama partai.

Disampailan pula dengan pengumuman paslon secara serentak maka keseluruhan pasangan calon yang diusung PDI Perjuangan memiliki komitmen kuat untuk menampilkan wajah kerakyatan partai yang dilaksanakan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik, yakni Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian.

“Seluruh tahapan sudah dilakukan secara sistemik, yang dimulai dengan uji kelayakan san kepatutan, pemetaan politik, pelatihan manager kampanye, pelatihan TOT Saksi, dan sekolah para calon kepala daerah,” kata Hasto.

Read more »

Pertontonkan Roket "Mercon" China Gagal Meluncur, Bukti Pemerintah Tak Becus Urus Pertahanan

Politikus PDIP Charles Honoris menyebut bahwa insiden peluncuran roket C-705 di perairan Situbondo, Rabu (14/9) lalu menjatuhkan harga diri TNI di mata negara lain.

Sebab, dengan adanya kejadian itu maka efek deteren (gentar) menjadi berkurang.

“Kegagalan meluncurkan rudal itu membuat kita terlihat main-main dalam hal pertahanan negara,” kata Charles kepada Kriminalitas.com di Jakarta, Rabu (21/9/2016).

Charles menyebutkan, dengan adanya kejadian ini, negara lain akan menganggap Indonesia tak becus dalam mengelola pertahanannya.

“Ini yang tidak kita inginkan. Padahal kita sedang berusaha menunjukkan eksistensi di dunia internasional,” terangnya.

Ia pun mendesak Kementerian Pertahanan dan TNI segera mengintrospeksi diri dan melakukan evaluasi.

“Harus ditinjau ulang, apakah patut membeli alutsista dari Tiongkok,” ujar anggota Komisi 1 DPR ini.

Oleh sebab itu, dalam rapat kerja nanti, ia akan meminta penjelasan dari pemerintah supaya ada langkah antisipatif agar kejadian ini tak terulang.

Read more »

Yusril: Akhirnya yang Mengemuka Egoisme dan Kepentingan Perseorangan

Pakar hukum tata negara, Prof. Yusril Ihza Mahendra, mengaku sudah bertemu dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono jelang Pemilihan Gubernur DKI Jakarta sebelumnya. Bahkan, pertemuan tersebut sering dilakukan.

"Sudah berkali-kali," jelas Yusril dalam perbincangan dengan Kantor Berita Politik RMOL pagi ini.

Dalam setiap perbincangan, bahkan sejak awal, yang dibahas adalah keadaan ekonomi, sosial dan politik saat ini dan ke depan. Keduanya menilai negara dalam ancaman hegemoni asing karena itu harus berjuang bersama untuk mengantisipasi dan sekaligus untuk menegakkan kedaulatan negara.

"Terakhir beliau mengatakan saya perlu Pak Yusril untuk melawannya," sambung mantan Menteri Sekretaris Negara ini.

Setelah itu, karena SBY harus pergi keluar negeri, Yusril diminta untuk membangun komunikasi politik dengan sejumlah partai politik. Terutama, PPP, PKB dan PAN. "Beliau ke luar negeri, saya dekati partai lain," ungkap Yusril.

Meski pada awalnya ada perbedaan, sambung Yusril, akhirnya tiga partai tersebut sepakat untuk mengusungnya. Namun, dalam perkembangannya, SBY malah berkata sebaliknya. "Mana yang benar, kita bingung juga jadinya," ucap Yusril sambil tertawa kecil.

Dalam keadaan waktu yang sudah mendesak, sementara masih ada perbedaan pendapat di antara keempat tersebut, SBY mengusulkan anaknya, Agus Harimurti Yudhoyono, sebagai calon gubernur. Sepengetahuan Yusril, peserta koalisi itu kaget.

"Menjelang akhir tidak bisa berbuat lagi. Nggak ada pilihan kecuali (PPP, PKB, dan PAN) menerima," bebernya.

Padahal, berdasarkan survei terakhir CNN, elektabilitas Yusril sudah mencapai 47 persen meski belum dapat dukungan resmi dari partai. Jauh di atas Sandiaga S. Uno, yang sudah didukung Gerindra, apalagi Agus Harimurti. Elektabilitas Yusril tersebut mestinya sudah bisa menjadi modal melawan petahana.

"Tapi akhirnya, kan yang terjadi egoisme dan kepentingan perseorangan yang mengedepan dibanding perjuangan bersama. Ujungnya ada agenda terselubung," kata Yusril.

Dia juga melihat ada kekuatan lain yang menyeting agar petahana mendapat lawan lemah. Meski begitu, dia menerima, keputusan SBY dan koalisinya. "Tidak apa-apa, semua ini mengandung hikmah dan pelajaran," ucapnya.

Namun, apa yang dialaminya ini, mengingatkannya terhadap figur yang ia hormati, Mohammad Natsir. Dalam satu kesempatan, tokoh Masyumi tersebut menyatakan "kita terlalu ikhlas dalam politik, terlalu percaya dengan orang lain dan merasa orang lain sebaik kita." Padahal, kenyataanya tidak selalu demikian.

"Air susu dibalas air tuba yang terjadi," jelas Ketua Umum Partai Bulan Bintang ini.

Karena dalam perjalanan politik sebelumnya, Yusril sudah acapkali mengubur ambisi pribadi demi kepentingan yang lebih besar. Pada tahun 1999 misalnya, dia mundur agar Abdurrahman Wahid terpilih sebagai Presiden RI. Padahal dalam hitungan-hitungan itu, suara Yusril bisa lebih tinggi dibanding Gus Dur.

Begitu juga pada saat pemilihan calon wakil presiden 2001 untuk mendampingi Megawati Soekarnoputri setelah Gus Dur lengser. Yusril tak mencalonkan diri untuk memberi kesempatan kepada Ketua Umum PPP Hamzah Haz. Bahkan tanpa dukungan Partai Bulan Bintang pada saat Pilpres 2004, SBY tak bisa maju sebagai calon Presiden.

"Saya memetik hikmah dan sekaligus introspeksi atas semua yang terjadi," sambungnya.

Meski begitu, bukan berarti Yusril kecewa berat lalu tak peduli dengan proses maupun hasil Pilkada DKI 2017 nanti. Dia tetap mengikuti karena tetap konsen dengan perjuangan bersama. Meski diakuinya, tentu tidak se-full seperti kalau dirinya yang maju sebagai calon.

"Harapan yang tersisa sudah terlalu minimal. Kalau sekiranya tokoh melawan petahana dan kekuatan politik dan ekonomi di belakangnya sebanding, kita akan sepenuh hati. Karena kita harap perubahan," ucapnya.

Namun sebelum melakukan langkah berikutnya, dia juga akan mengamati. Apakah calon yang diusung para lawan Ahok, termasuk Partai Gerindra dan PKS, serius melakukan perubahan di Jakarta.

Kalau menyiapkan calon hanya untuk kalah, apalagi ada transaksi di belakangnya agar Ahok mudah memenangkan Pilgub, Yusril ogah mendukung.

"Saya sih ingit melihat. Kalau murni kita akan bantu. Tapi kalau ada hitung-hitungan politik atau transaksional (di belakangnya), untuk apa (mendukung)," tandasnya. [rmol]

Read more »

Tanpa Surat, Penangkapan Irman Gusman Dinilai Tak Sah!

Penangkapan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sumatera Barat, Irman Gusman oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tidak sah.

Penangkapan dinilai tidak sah jika benar apa yang diungkapkan istri Irman Gusman, ‎Liestyana Rizal Gusman. Seperti diketahui Liestyana mengatakan, petugas KPK tidak mengantongi surat perintah penangkapan Irman pada Sabtu 17 September 2016 dini hari.

Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis berpendapat jika petugas KPK memergoki Direktur Utama CV Semesta Berjaya, Xaveriandy Sutanto sedang menyerahkan sejumlah uang kepada Irman Gusman maka tidak perlu surat perintah penangkapan Irman Gusman.

"Tapi kalau ada jeda antara penangkapan Sutanto dengan penangkapan Pak Irman, maka absolutely meski ada surat perintah penangkapan Pak Irman," ujar Margarito Kamis kepada Sindonews, Kamis (22/9/2016).

Pasalnya, lanjut dia, waktu penangkapan keduanya berbeda. "Pak Sutanto ditangkap duluan, baru dicari Pak Irman kan, kalau konteks peristiwanya seperti ini harus ada surat perintah penangkapan," ungkapnya.

Dia menilai penangkapan terhadap Irman Gusman oleh KPK itu tidak sah jika petugas lembaga antikorupsi itu tak mengantongi surat perintah penangkapan terhadap senator asal Sumatera Barat tersebut. "Tanpa surat penangkapan, penangkapan terhadap Pak Irman itu tidak sah," katanya.

Oleh karena itu, lanjut dia, pihak Irman Gusman berhak mengajukan gugatan praperadilan ke pengadilan.‎‎ (sn)

Read more »

Wow, Menteri Bocorkan Mahar Ahok ke PDIP Rp 10 Triliun?

Kabar beredar di kalangan wartawan PDIP meminta mahar Rp 10 triliun ke Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) agar mantan Bupati Belitung Timur itu bisa diusung dan didukung partai berlambang Banteng Moncong Putih.

“Jadi ternyata minta mahar? 10 Trilyun? DP 3 Trilyun harus malam ini juga? Duh Gusti… Itu duit apa kreweng…Woiii… KPK Mana? KPK Mana?” kata wartawan senior Hanibal Wijayanta di akun Facebook-nya, Selasa (20/9).

Habibal menulis status di Facebook itu menjelang deklarasi PDIP mengusung dan mendukung Ahok jam 18.50 WIB.

Akun Facebook Bambang Indra Utoyo pun mempertanyakan kebenaran adanya mahar senilai Rp 10 triliun ke Hanibal. “Bener apa ini isu, minta mahar? Dan gede amat?,” tanya Bambang Indra Utoyo.

Hanibal pun menjawab berita mahar Ahok ke PDIP itu sumbernya dari seorang menteri. “Yang cerita ke kami seorang Menteri Mas…,” ungkap Hanibal.

Selain itu, ia mengatakan, mahar Rp 10 triliun itu tersirat dalam 10 syarat PDIP yang di sebut “Dasa Prasetya”.

Mantan wartawan Metro TV Muchlis A Rofik mempertanyakan validitas informasi yang dikemukan Hanibal Wijayanta itu.

“Kalo gak salah tugas wartawan menggali fakta, gak mudah percaya omongan politisi. kalo dapet info ada mahar triliunan, ya cek sumber2 terkait. sebelum ada fakta yg kuat, wartawan gak berani cuap2.. begitu saya dulu belajar jadi wartawan. kalo senior nya dah kayak gini, sedih kita..,” ungkapnya.

Hanibal Wijayanta memberikan penjelasan bahwa informasi itu berasal dari orang yang menngkoordinasi mahar. “Yang ngomong yang mengkoordinir pengumpulan sumbangan ki piye cak… kami udah konfirmasi ke Hasto maupun ahok juga… bantah bantah sudah pasti,” ungkapnya.

Sedangkan wartawan Majalah Tempo Niniel Wda mengatakan, ada yang memanfaatkan PDIP mengusung dan mendukung Ahok untuk mengumpulkan uang demi kepentingan pribadi dan kelompoknya.

“Saya memilih mengajak teman-teman melihatnya jauh sebelum urusan pendaftaran ini muncul. Sejak awal, PDIP sudah ingin mengajukan Ahok Jarot. Ahoknya yang ngeyel minta maju independen.dan frontal bermusuhan pernyataan dengan PDIP. Sampai akhirnya masuk Nasdem, Hanura, juga aneh melihat Partai Golkar dan kawan-klawan mas Bambang Indra Utoyo tiba-tiba seperti diburu deadline.. ngotot mencalonkan Ahok. Plus menjadikan Nusron menjadi Ketua Tim pemenangan.

Coba agak kritis deh, siapa politikus Golkar pemasok pasir di Proyek Reklamasi, Siapa pemegang proyek ERP, dan lain-lain,. yang bisa ditelusuri. Duit memang tak mengalir ke kandidat dan saya menyakini itu. Tapi pemain-pemain di tikungan yang sejak awal menjauhkan Ahok untuk maju dengan Djarot dari PDIP itulah yang menarik. Politik, sekali lagi hanya sebuah permainan, bukan etika berdemokrasi,” pungkasnya. [suaranasional]

Read more »

Cabuli 126 Anak Hanya Divonis 13 Tahun, Pengusaha Tionghoa Sony Sandra Dilaporkan ke Presiden & DPR

Pendamping korban kekerasan seksual oleh pengusaha  asal Kediri, Jawa Timur, Sony Sandra (63) akan melapor ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mereka meminta agar Presiden Jokowi turun tangan membela anak-anak yang menjadi korban pencabulan oleh Sony Sandra. Saat ini ada sekitar 126 anak yang menjadi korban dari kebuasan seks Sony Sandra.

"Kami juga minta pelaku dikebiri sesuai Perppu Kebiri yang dikeluarkan Presiden Jokowi," kata Ketua Aliansi LSM Kediri Raya, Jeannie MM Latumahina saat melapor ke Komnas Perlindungan Anak, Jakarta, Jumat (23/9/2016).

Menurut Jeannie, selain harus dikebiri, Sony Sandra juga harus dihukum seumur hidup. Karena vonis 13 tahun yang saat ini diterima Sony Sandra sangat tidak adil terhadap para korban. Apalagi korban kebiadaban seksual Sony Sandra sangat banyak dan ada diantaranya telah hamil.

"Hukuman seumur hidup itu juga agar hukum yang berlaku di Indonesia bisa berpihak kepada korban dan menjadi efek jera," tegasnya.

Jeannie menuturkan, banyak korban dari kekerasan seksual Sony Sandra yang tidak berani melapor. Karena ada diantaranya yang diintimidasi dan diancam. Bahkan aparat penegak hukum di Kediri juga diduga telah disuap sehingga Sony Sandra mendapat keistimewaan. Bahkan Sony Sandra kerap tidak berada di LP Kediri untuk menjalani hukuman.

"Selain melapor ke Presiden, kami juga akan melapor ke DPR, Komisi Yudisial, KPK, Jaksa Agung, BIN dan MA," paparnya.

Jeannie menuturkan, pihaknya akan melapor ke lembaga-lembaga tersebut karena diduga ada permainan uang sehingga dalam putusan banding di Pengadilan Tinggi (PT) hakim menihilkan vonis 10 tahun yang telah diputus PN Kabupaten Kediri. Sementara vonis 9 tahun yang dijatuhkan PN Kota Kediri dinaikkan menjadi 13 tahun.

"Harusnya putusan banding di PT Surabaya terkait vonis 10 tahun diputus PN Kabupaten Kediri tidak dinihilkan," papar Jeannie.

Jeannie menilai, diduga ada jual beli perkara dalam putusan banding PT Surabaya sehingga putusannya nihil. Padahal perkara yang sidangkan PN Kabupaten Kediri dan PN Kota Kediri sangat berbeda. Selain itu korban dan lokasi pencabulan juga berbeda. Apalagi nomor perkara di kedua PN tersebut juga berbeda.

Oleh karena itu, ia meminta KPK dan Jaksa Agung diminta untuk menyelidiki dan melakukan penyidikan terhadap putusann nihil tersebut.

"Selain itu KY juga diminta untuk menyelidiki aliran dana kepada hakim dan pegacara Sony Sandra," paparnya.

Penyuapan

Sementara itu Sekretaris Jenderal Komnas Perlindungan Anak, Dhanang Sasongko mengatakan, jika ada praktek penyuapan hakim dalam perkara Sony Sandra maka pihaknya juga akan mengirimkan surat ke KY. Selain itu Komnas Perlindungan Anak juga akan mengawal kasus kasasi Sony Sandra di MA. Sehingga putusan yang adil bisa dijatuhkan kepada Sony Sandra.

"Ini semua dilakukan demi kepentingan anak yang menjadi korban," jelasnya.

Dhanang menuturkan, untuk memberikan perlindungan kepada korban maka Komnas Perlindungan Anak untuk selalu menyertai para korban. Oleh karena itu dalam waktu dekat pihaknya juga akan ke Kediri guna mengumpulkan data terkait perkara yang menjerat Sony Sandra. Apalagi informasi yang diterimanya Sony Sandra kerap keluar penjara.

"Saya menilai ada kekuatan besar yang membuat Sony Sandra mendapatkan keistimewaan di penjara. Apalagi Sony Sandra juga dikenal kerabat dari pengusaha nasional," paparnya. [hanter]

Read more »

Fadli Zon: Penggusuran oleh Pemprov Jakarta Membinatangkan Manusia

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, mengunjungi korban penggusuran di Kampung Aquarium, Penjaringan, Jakarta Utara. Jumat (23/9).

Pantauan Kantor Berita Politik RMOL, Fadli disambut ratusan warga yang terdiri dari kalangan lansia, remaja, dan anak-anak.

"Assalamualaikum," kata Fadli Zon menyapa, yang disambut dengan jawaban "waalaikum salam" oleh warga.

Salah satu ibu korban penggusuran langsung menyampaikan keluhan ke Fadli Zon. Dia mengungkapkan bahwa Pemprov DKI Jakarta sama sekali tidak melakukan sosialisasi sebelum menggusur pemukiman warga.

"Sama sekali tidak ada pemberitahuan Pak, kita langsung saja digusur," ujarnya sambil terisak.

Fadli Zon terlihat mendengarkan keluhan warga dengan simpatik. Dia mengungkapkan penyesalannya karena Gubernur Jakarta, Basuki Purnama (Ahok), menggusur tanpa dialog dan tanpa mengganti kerugian material warga dengan selayaknya.

"Ini tindakan yang biadab ya, tindakan yang tidak berperikemanusiaan. Kita kadang sok-sok menghargai binatang, tapi tidak menghargai manusia. Kadang-kadang memanusiakan binatang dan membinatangkan manusia," ungkap Fadli.

Dia berjanji akan memperjuangkan warga Kampung Aquarium dan warga tergusur lainnya di Jakarta lewat kerja-kerja parlementer.

Sebagai pimpinan DPR, ia akan meminta Komisi II untuk segera memanggil Gubernur Ahok.

"Saya merasa sangat terganggu, Kami semua akan memperjuangkan hak bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Ini harus dilawan, tidak bisa melakukan penggusuran dengan tidak memperhitungkan hak rakyat. Tapi tentu dengan cara-cara yang konstutisional," ucapnya.

Dalam kunjungan ini, Fadli Zon juga memberikan bantuan bagi 154 warga Kampung Aquarium. [rmol]

Read more »

Pengamat: Target Koalisi Cikeas Bukan untuk Menang, Kemungkinan untuk Memecah Suara Pemilih Anies-Sandi

Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni, yang diusung oleh Koalisi Cikeas dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatang bukan menargetkan untuk menang dalam kontestasi. Koalisi Cikeas terdiri dari Partai Demokrat, dan tiga partai pendukung pemerintah, yakni, PPP, PKB, dan PAN.

Menurut Pengamat politik dari Lingkar Madani untuk Indonesia, Ray Rangkuti, pasangan Agus-Sylvi hadir untuk memecah suara Gerindra-PKS yang mengusung Sandiaga Uno-Anies Baswedan.

"Pasangan Agus-Syilvi tidak dimaksudkan untuk menang dalam Pilkada DKI. Kemungkinan pasangan ini dimajukan untuk memecah suara pemilih Anies-Sandiaga," ujar Ray di Jakarta, hari ini.

Target Koalisi Cikeas, menurut Ray, bukan untuk menang, tapi bagaimana suara lawan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot Syaiful Hidayat menurun. Dengan begitu, ada potensi bagi Ahok-Djarot untuk menang satu putaran.

"Sebagai tawaran partai koalisi pemerintah yang tergabung dalam Koalisi Cikeas pada Demokrat, maka ketiga partai itu merelakan bila Cagubnya adalah Agus. Dengan begitu, Demokrat tak ke mana-mana. Tetap dalam barisan tiga partai pendukung Jokowi," jelasnya.

Tapi, kata Ray, kalau salah kalkulasi akan bisa masuk ke putaran kedua.

Di putaran kedua, ada potensi tiga partai Islam yang tergabung dalam Koalisi Cikeas akan merapat ke koalisi Ahok-Djarot. Dengan begitu, peta politik lokal mencerminkan peta koalisi nasional.

"Tiga partai di oposisi, sementara yang lain berada di posisi Ahok-Djarot yang dipandang sebagai pasangan pilihan Jokowi," pungkas Ray. [rn]

Read more »

KontraS: Wiranto Jabat Menkopolhukam, RI Terbukti Negara Retailer. Penjahat HAM Kok Jadi Menteri

POSMETRO INFO - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bereaksi keras atas sikap Presiden Joko Widodo yang memilih Jenderal (Purn) Wiranto sebagai Menkopolhukam menggantikan Luhut Binsar Panjaitan.

“Kita sudah enggak bisa santai! Penjahat HAM kok jadi Menteri, Pak @jokowi?!” demikian tertulis di linimassa akun Twitter resmi KontraS, @KontraS.

Bahkan dengan tegas KontraS menyebut terpilihnya Wiranto sebagai bukti bahwa RI di bawah Presiden Jokowi negara retailer.

“TERPILIHNYA WIRANTO SEBAGAI MENKOPOLKAM: STOK LAMA DAN AROMA ORBA, INDONESIA TERBUKTI NEGARA RETAILER!"

Tak hanya itu, KontraS juga menggalang gerakan massa untuk menentang pelantikan Wiranto sebagai Menkopolhukam.

“[GENTING] DILANTIKNYA WIRANTO SBG MENKOPOLKAM HRS DIRESPONS. KONTRAS MENGUNDANG PUBLIK AKSI BERSAMA HARI INI, RABU 27/7 DPN ISTANA 17.00 WIB” tulis @KontraS. [itl]

Read more »

Boy Sadikin: Bukan karena SARA, Tapi Program Ahok dan Dirinya Tak Berpihak pada Rakyat Kecil

POSMETRO INFO - Anggota PDIP Boy Sadikin menegaskan tidak mendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bukan karena persoalan SARA. Justru Boy menilai Ahok lah yang sebenarnya memainkan isu SARA tersebut.

Boy Sadikin mengatakan, telah mengirimkan surat mengundurkan diri dari PDIP per 21 September lalu. Sebab, kata dia, PDIP telah memutuskan untuk mendukung petahana Ahok yang sangat bertolak belakang dengannya.

"Saya tidak mendukung Ahok bukan karena agama, suku atau etnis. Melainkan karena pribadi dan programnya yang tidak berpihak kepada rakyat kecil. Jadi beliau yang main agama sebenarnya kan. Lihat saja videonya," tegas mantan Ketua Tim Sukses Joko Widodo dan Ahok pada Pilgub DKI 2012 lalu saat dihubungi KORAN SINDO, pada Kamis (22/9/2106)

Putra Mantan Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin itu pun menyatakan telah memilih menjadi tim pemenangan Sandiaga Uno. Tidak perlu ketua, menjadi anggota timnya saja, Boy sangat bersyukur.

Terpenting, lanjut Boy, petinggi partai politik koalisi kekeluargaan harus kompak. Dia berharap agar semua petinggi melepaskan ego dan bersatu untuk menjadikan Jakarta yang lebih baik.

"Jadi saya kalau jadi ketua tim itu, harus juga disetujui seluruh parpol. Baru saya terima. Membantu itu kan bisa lewat luar tim, enggak perlu di dalam tim juga," ungkapnya.[sindo]

Read more »