Pengamat: Ahok Mendominasi Hanya Lewat Pemberitaan

Pengamat : Hanya Lewat Pemberitaan, Ahok Kini Tak Lagi Mendominasi

Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 diikuti oleh tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Dengan adanya dua pasangan lain, kini pejawat Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat dinilai tak lagi mendominasi di Pilgub DKI.

“Sebelumnya Ahok mendominasi, sekarang menjadi cukup terimbangi dengan kehadiran dua pasangan lain,” kata pengamat politik dari Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC), Dimas Oky Nugroho, yang ditemui Republika.co.id, Selasa (27/9).

Dimas memaparkan sebelum dua pasangan lain diusung secara resmi oleh koalisi partai masing-masing, Ahok terlihat mendominasi, misalnya dalam pemberitaan. Tapi saat ini, publik pun bisa merasakan terjadinya proses pembelahan dan kini hampir merata kekuatannya dan membuat membuat respons publik.

Menurutnya dari tiga pasangan ini, yang paling mengejutkan tentu saja dengan diusungnya putra Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Agus Harimurti Yudhoyono yang dipasangkan dengan Sylviana Murni sebagai cawagub. Ia menilai SBY mendorong dan menjaga dinastinya serta mendapatkan momentumnya di Pilgub DKI ini.

“SBY sangat cermat. Swing voters (pemilih mengambang) akan disasar pasangan ini. Tapi jangan salah, Anies Baswedan-Sandiaga Uno juga bisa meraih swing voters ini,” ujarnya.

Selain pemilih mengambang tersebut, lanjutnya, etnis Jawa di Jakarta juga akan menentukan kemenangan tiap pasangan. Joko Widodo saat menjadi cagub pada Pilgub DKI 2012, menang karena meraih suara dari etnis Jawa dan Sunda.

Suara dari etnis Jawa ini tentunya akan diperebutkan dua pasangan yaitu Ahok-Djarot dan Agus-Sylviana. Ahok seharusnya mengoptimalisasi peran Djarot untuk meraih suara etnis Jawa, sedangkan Agus yang merupakan keturunan SBY juga memiliki massa yang kuat dari etnis tersebut.

“Ahok tinggal mengerem komunikasi politiknya yang justru mampu membunuh peluangnya sendiri. Sedangkan untuk Anies-Sandiaga memiliki kelemahan perolehan suara dari etnis Jawa ini,” paparnya.[republika]

KAMMI: Ada Agenda Besar Memecah Suara Umat Islam di Pilkada DKI, Demi Memuluskan Kepentingan AS-China



Ketua Umum Pengurus Wilayah DKI Jakarta Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Abi Subhan Rachmat mencurigai ada kekuatan besar yang ingin memecah belah suara umat Islam di pilkada DKI 2017 ini.

“Ada agenda besar yang di-setting guna memuluskan kepentingan asing (AS dan Cina), dibalik Pilkada DKI Jakarta ini”, tandasnya saat menghadiri Pertemuan Tokoh dan Ulama di Masjid Al Barkah Asy Syafiiyah, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (23/9/2016).

Walau begitu, Abi meminta umat Islam tetap bersatu mengalahkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam pilgub DKI 2017 nanti.

“Karena dikhawatirkan mereka rawan propaganda kampanye Ahok sebagai sosok yang tegas, bersih dari korupsi. Padahal sebaliknya," pungkasnya. [ts]

Mantan Menteri SBY Beberkan Suramnya Ekonomi Era Jokowi



Mantan Menteri Perdagangan era SBY, Marie Elka Pangestu menyebutkan, saat ini, perekonomian dunia tengah paceklik. Dampak buruknya pastilah ke Indonesia.

Marie mengatakan, dalam 5 tahun belakangan. total ekspor Indonesia dalam anjlok hingga 25%. Artinya, pemerintah jangan lagi berharap banyak kepada ekspor. "Sejak 2011 ke 2015, angkanya (ekspor) dari 201 miliar dolar AS, turun 25 persen menjadi 151 miliar dolar AS. Turunnya cukup jauh," kata Marie di Kantor LIPI, Jakarta, Selasa (20/09/2016).

Marie mengatakan, anjloknya ekspor Indonesia lebih sebabkan karena anjloknya harga komoditas dunia, dimana ekspor Indonesia di dominasi oleh produk komoditas.

"Dari tahun 2004 sampai 2011 kenaikan ekspor mencapai tiga kali lipat. Itu kaitannya dengan resource boom yang membuat kenaikan ekspor, tapi saat ini harga komoditas sedang turun artinya ekspor kita juga turun" paparnya.

Indonesia pun dituntut untuk lebih kreatif dalam menghadapi keadaan ini. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan diversifikasi ekspor. Artinya, ekspor tak hanya dilakukan pada bahan komoditas mentah, melainkan pada komoditas olahan. "Kita punya tantangan besar, bagaimana kita lakukan diversifikasi ekspor. Ini harus segera dilakukan," tandasnya. [inilahcom]

Selain Mahar 3 Triliun, Mega Diduga Terancam Kasus Besar Jika tak Dukung Ahok

Kemungkinan dukungan PDI Perjuangan (PDIP) diberikan kepada pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat, dinilai lebih karena ada alasan mendasar.

Bukan semata misalnya karena besaran uang sebagai mahar politik, melainkan karena disinyalir adanya ancaman besar yang bakal menerjang Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri jika tidak memilih Ahok.

Setidaknya demikian yang disampaikan Aktivis Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi.

“Kenapa Mega harus mendukung Ahok, saya tidak melihat Mega dijanjikan uang, tapi saya lebih melihat karena adanya ancaman. Kita kan tidak pernah merasakan ancaman yang dirasakan Mega,” terang Adhie, Selasa (20/9/2016) sebagaimana diberitakan Aktual.com.

Adhie menuturkan, bagi mereka yang tidak merasakan langsung, memang ancaman itu dianggapnya tidak terlalu berbahaya. Namun bagi Mega yang merasakan langsung, ancaman itu tentu bisa menjadi masalah serius.

“Apa ancamannya? Kasus BLBI tiba-tiba dibuka kembali oleh KPK. KPK, tidak ada hujan tidak ada angin, tiba-tiba Basariah pada 15 September kemarin menyatakan kasus BLBI masih terbuka,” jelas Adhie.

Sebagaimana diketahui, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan dalam suatu acara di Kota Padang, Sumatera Barat, Kamis (15/9/2016) malam, kepada wartawan menyatakan penanganan kasus Bank Century dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) belum dihentikan. Saat ini, perkaranya masih dalam tahap penyelidikan.

Perkara tersebut belum masuk ke tahap penyidikan sebab alat buktinya belum cukup. KPK dalam hal ini masih butuh pengembangan.

“Basaria mengatakan kasus BLBI belum ditutup, orang yang pagi-pagi sudah menyatakan bahwa pembelian Rumah Sakit Sumber Waras oleh Ahok tidak ada unsur korupsinya,” kata Adhie.

Diungkapkan, Mega saat menjadi Presiden RI diketahui menerbitkan Surat Keterangan Lunas BLBI melalui Inpres No 8 tahun 2002. Inpres untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi 21 obligor yang dinyatakan telah menyelesaikan kewajiban utangnya kepada pemerintah lewat Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

Ternyata, setelah penerbitan SKL sebagian besar obligor yang diberi stempel lunas belum menyelesaikan utangnya kepada negara. Kasus BLBI yang mencapai ratusan triliunan rupiah menjadi skandal korupsi terbesar sepanjang sejarah Indonesia.

“Kasus BLBI ini yang dipersoalkan SKL, Surat Keterangan Lunas yang diberikan pemerintahan Megawati,” beber Adhie.

Apa yang terlihat selanjutnya dari KPK, lanjut mantan juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid itu, adalah penangkapan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman. Penangkapan Irman menjadi semacam show of force yang ditujukan kepada Megawati.

“Jadi kalau mega akhirnya mendukung karena ancaman ini. Apalagi setelah itu, KPK bisa menangkap Ketua DPD Irman Gusman. Kelihatannya itu merupakan show of force untuk Megawati,” jelas dia.

Dewan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan sendiri diketahui akan mengumumkan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI pada Selasa (20/9/2016) malam di kantornya, Jl Pangeran Diponegoro, Jakarta Pusat.

Selain Mahar 3 Triliun, Mega Diduga Terancam Kasus Besar Jika tak Dukung Ahok

Sekjen Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulisnya kemarin mengatakan pengumuman dilakukan secara serentak dengan seluruh daerah yang menggelar Pilkada Serentak 2017. Keserentakan ini sebagai satu kesatuan proses kelembagaan kepartaian di dalam menyiapkan pemimpin sebagai salah satu fungsi utama partai.

Disampailan pula dengan pengumuman paslon secara serentak maka keseluruhan pasangan calon yang diusung PDI Perjuangan memiliki komitmen kuat untuk menampilkan wajah kerakyatan partai yang dilaksanakan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik, yakni Indonesia yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian.

“Seluruh tahapan sudah dilakukan secara sistemik, yang dimulai dengan uji kelayakan san kepatutan, pemetaan politik, pelatihan manager kampanye, pelatihan TOT Saksi, dan sekolah para calon kepala daerah,” kata Hasto.

Pertontonkan Roket "Mercon" China Gagal Meluncur, Bukti Pemerintah Tak Becus Urus Pertahanan

Pertontonkan Roket "Mercon" China Gagal Meluncur, Bukti Pemerintah Tak Becus Urus Pertahanan

Politikus PDIP Charles Honoris menyebut bahwa insiden peluncuran roket C-705 di perairan Situbondo, Rabu (14/9) lalu menjatuhkan harga diri TNI di mata negara lain.

Sebab, dengan adanya kejadian itu maka efek deteren (gentar) menjadi berkurang.

“Kegagalan meluncurkan rudal itu membuat kita terlihat main-main dalam hal pertahanan negara,” kata Charles kepada Kriminalitas.com di Jakarta, Rabu (21/9/2016).

Charles menyebutkan, dengan adanya kejadian ini, negara lain akan menganggap Indonesia tak becus dalam mengelola pertahanannya.

“Ini yang tidak kita inginkan. Padahal kita sedang berusaha menunjukkan eksistensi di dunia internasional,” terangnya.

Ia pun mendesak Kementerian Pertahanan dan TNI segera mengintrospeksi diri dan melakukan evaluasi.

“Harus ditinjau ulang, apakah patut membeli alutsista dari Tiongkok,” ujar anggota Komisi 1 DPR ini.

Oleh sebab itu, dalam rapat kerja nanti, ia akan meminta penjelasan dari pemerintah supaya ada langkah antisipatif agar kejadian ini tak terulang.

Yusril: Akhirnya yang Mengemuka Egoisme dan Kepentingan Perseorangan



Pakar hukum tata negara, Prof. Yusril Ihza Mahendra, mengaku sudah bertemu dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono jelang Pemilihan Gubernur DKI Jakarta sebelumnya. Bahkan, pertemuan tersebut sering dilakukan.

"Sudah berkali-kali," jelas Yusril dalam perbincangan dengan Kantor Berita Politik RMOL pagi ini.

Dalam setiap perbincangan, bahkan sejak awal, yang dibahas adalah keadaan ekonomi, sosial dan politik saat ini dan ke depan. Keduanya menilai negara dalam ancaman hegemoni asing karena itu harus berjuang bersama untuk mengantisipasi dan sekaligus untuk menegakkan kedaulatan negara.

"Terakhir beliau mengatakan saya perlu Pak Yusril untuk melawannya," sambung mantan Menteri Sekretaris Negara ini.

Setelah itu, karena SBY harus pergi keluar negeri, Yusril diminta untuk membangun komunikasi politik dengan sejumlah partai politik. Terutama, PPP, PKB dan PAN. "Beliau ke luar negeri, saya dekati partai lain," ungkap Yusril.

Meski pada awalnya ada perbedaan, sambung Yusril, akhirnya tiga partai tersebut sepakat untuk mengusungnya. Namun, dalam perkembangannya, SBY malah berkata sebaliknya. "Mana yang benar, kita bingung juga jadinya," ucap Yusril sambil tertawa kecil.

Dalam keadaan waktu yang sudah mendesak, sementara masih ada perbedaan pendapat di antara keempat tersebut, SBY mengusulkan anaknya, Agus Harimurti Yudhoyono, sebagai calon gubernur. Sepengetahuan Yusril, peserta koalisi itu kaget.

"Menjelang akhir tidak bisa berbuat lagi. Nggak ada pilihan kecuali (PPP, PKB, dan PAN) menerima," bebernya.

Padahal, berdasarkan survei terakhir CNN, elektabilitas Yusril sudah mencapai 47 persen meski belum dapat dukungan resmi dari partai. Jauh di atas Sandiaga S. Uno, yang sudah didukung Gerindra, apalagi Agus Harimurti. Elektabilitas Yusril tersebut mestinya sudah bisa menjadi modal melawan petahana.

"Tapi akhirnya, kan yang terjadi egoisme dan kepentingan perseorangan yang mengedepan dibanding perjuangan bersama. Ujungnya ada agenda terselubung," kata Yusril.

Dia juga melihat ada kekuatan lain yang menyeting agar petahana mendapat lawan lemah. Meski begitu, dia menerima, keputusan SBY dan koalisinya. "Tidak apa-apa, semua ini mengandung hikmah dan pelajaran," ucapnya.

Namun, apa yang dialaminya ini, mengingatkannya terhadap figur yang ia hormati, Mohammad Natsir. Dalam satu kesempatan, tokoh Masyumi tersebut menyatakan "kita terlalu ikhlas dalam politik, terlalu percaya dengan orang lain dan merasa orang lain sebaik kita." Padahal, kenyataanya tidak selalu demikian.

"Air susu dibalas air tuba yang terjadi," jelas Ketua Umum Partai Bulan Bintang ini.

Karena dalam perjalanan politik sebelumnya, Yusril sudah acapkali mengubur ambisi pribadi demi kepentingan yang lebih besar. Pada tahun 1999 misalnya, dia mundur agar Abdurrahman Wahid terpilih sebagai Presiden RI. Padahal dalam hitungan-hitungan itu, suara Yusril bisa lebih tinggi dibanding Gus Dur.

Begitu juga pada saat pemilihan calon wakil presiden 2001 untuk mendampingi Megawati Soekarnoputri setelah Gus Dur lengser. Yusril tak mencalonkan diri untuk memberi kesempatan kepada Ketua Umum PPP Hamzah Haz. Bahkan tanpa dukungan Partai Bulan Bintang pada saat Pilpres 2004, SBY tak bisa maju sebagai calon Presiden.

"Saya memetik hikmah dan sekaligus introspeksi atas semua yang terjadi," sambungnya.

Meski begitu, bukan berarti Yusril kecewa berat lalu tak peduli dengan proses maupun hasil Pilkada DKI 2017 nanti. Dia tetap mengikuti karena tetap konsen dengan perjuangan bersama. Meski diakuinya, tentu tidak se-full seperti kalau dirinya yang maju sebagai calon.

"Harapan yang tersisa sudah terlalu minimal. Kalau sekiranya tokoh melawan petahana dan kekuatan politik dan ekonomi di belakangnya sebanding, kita akan sepenuh hati. Karena kita harap perubahan," ucapnya.

Namun sebelum melakukan langkah berikutnya, dia juga akan mengamati. Apakah calon yang diusung para lawan Ahok, termasuk Partai Gerindra dan PKS, serius melakukan perubahan di Jakarta.

Kalau menyiapkan calon hanya untuk kalah, apalagi ada transaksi di belakangnya agar Ahok mudah memenangkan Pilgub, Yusril ogah mendukung.

"Saya sih ingit melihat. Kalau murni kita akan bantu. Tapi kalau ada hitung-hitungan politik atau transaksional (di belakangnya), untuk apa (mendukung)," tandasnya. [rmol]

Tanpa Surat, Penangkapan Irman Gusman Dinilai Tak Sah!



Penangkapan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sumatera Barat, Irman Gusman oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tidak sah.

Penangkapan dinilai tidak sah jika benar apa yang diungkapkan istri Irman Gusman, ‎Liestyana Rizal Gusman. Seperti diketahui Liestyana mengatakan, petugas KPK tidak mengantongi surat perintah penangkapan Irman pada Sabtu 17 September 2016 dini hari.

Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis berpendapat jika petugas KPK memergoki Direktur Utama CV Semesta Berjaya, Xaveriandy Sutanto sedang menyerahkan sejumlah uang kepada Irman Gusman maka tidak perlu surat perintah penangkapan Irman Gusman.

"Tapi kalau ada jeda antara penangkapan Sutanto dengan penangkapan Pak Irman, maka absolutely meski ada surat perintah penangkapan Pak Irman," ujar Margarito Kamis kepada Sindonews, Kamis (22/9/2016).

Pasalnya, lanjut dia, waktu penangkapan keduanya berbeda. "Pak Sutanto ditangkap duluan, baru dicari Pak Irman kan, kalau konteks peristiwanya seperti ini harus ada surat perintah penangkapan," ungkapnya.

Dia menilai penangkapan terhadap Irman Gusman oleh KPK itu tidak sah jika petugas lembaga antikorupsi itu tak mengantongi surat perintah penangkapan terhadap senator asal Sumatera Barat tersebut. "Tanpa surat penangkapan, penangkapan terhadap Pak Irman itu tidak sah," katanya.

Oleh karena itu, lanjut dia, pihak Irman Gusman berhak mengajukan gugatan praperadilan ke pengadilan.‎‎ (sn)
Diberdayakan oleh Blogger.