Saya Memang Teman Luhut

MOH MAHFUD MD
Pakar Hukum Tata Negara

Kita sadar, jagat politik kerap memang liar, kejam, dan buas. Muhammad Abduh pernah berdoa, audzu billahi minas siyaasati was siyaasiyyien, “Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan politik dan politikus”.

Oleh sebab itu saat melakukan pilihan politik, mendukung Prabowo-Hatta pada Pilpres 2014, saya sudah menghitung akan ada pujian dan cercaan serta serangan-serangan buas dan liar. Saat saya mengembalikan mandat sebagai Timkamnas Prabowo-Hatta, dan Prabowo menyatakan menarik diri dari proses rekapitulasi suara di KPU, muncul serangan-serangan liar. Saya sendiri mengembalikan mandat sebagai tanggung jawab moral karena ternyata gagal mengantar kemenangan Prabowo-Hatta secara mulus.

Saya tidak lagi bisa terus jadi ketua Timkamnas karena tugas sudah selesai dan ditutup dengan pengumuman pemenang oleh KPU. Saya pun tak masuk ke Tim Hukum yang akan berjuang ke MK karena ada perbedaan antara tugas Timkamnas dan Tim Hukum. Muncullah tuduhan keji. Katanya, saya diselundupkan oleh Luhut Panjaitan untuk melemahkan Prabowo-Hatta.

Alasannya, saya berteman dekat dengan Luhut, punya perusahaan bersama Luhut, bahkan ada foto saya dengan cucunya Luhut di YouTube . Saya perlu menegaskan bahwa Luhut B Panjaitan memang teman dekat saya. Saya berkenalan dengan Luhut B Panjaitan saat kami sama-sama menjadi menteri di Kabinet Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001). Setelah Gus Dur jatuh, kami sering berkumpul di rumah Pak Luhut untuk berdiskusi sambil bercanda dengan Gus Dur.

Sering hadir dalam pertemuan-pertemuan itu, antara lain Moeslim Abdurrahman dan Yenny Wahid. Kami sering mendiskusikan masalah nasionalisme dan pluralisme untuk kejayaan masa depan Indonesia. Sebagai kesan mendalam atas diskusi-diskusi itu saya pernah menulis artikel khusus di Harian Seputar Indonesia dengan judul “Kiai Luhut dan Romo Moeslim”.

Luhut yang Kristen saya panggil Kiai, Moeslim yang Islam saya sebut Romo (pastor) karena pemahaman dan penghayatannya tentang nasionalisme, pluralisme, dan toleransi. Ketika menjadi anggota DPR berdasar hasil Pemilu 2004, saya terus sibuk mengajar di berbagai kampus dan berkunjung ke berbagai daerah untuk berbagai ceramah.

Karena menurut Pak Luhut, gaji DPR tak cukup untuk seabrek kegiatan sosial dan pendidikan yang saya lakukan, maka dia menawarkan bantuan dana bulanan kepada saya untuk tiket-tiket pesawat. Saya pun menolak, karena menurut UU, anggota DPR tidak boleh menerima pemberian tanpa ikatan atau gratifikasi.

Karena Pak Luhut sangat ingin membantu maka pada tahun 2007 saya diminta bekerja sebagai komisaris di perusahaannya, yakni PT Bangun Bejana Baja (PT BBB). Anggota DPR memang tidak dilarang ikut dalam perusahaan. Dari perusahaan itu, saya mendapat gaji sekitar dua puluh juta rupiah setiap bulan, cukup untuk membeli tiket ke sana ke mari. Tetapi ketika pada tahun 2008 saya terpilih sebagai hakim MK, saya langsung mengundurkan diri dan berhenti bekerja di PT BBB.

Pasalnya, hakim MK itu selain dilarang menerima gratifikasi, juga dilarang bekerja di perusahaan. Pak Luhut tetap berusaha membantu saya dengan alasan membantu tanpa kaitan dengan tugas saya sebagai hakim, karena dia tak pernah punya perkara di MK. Tapi saya tetap menolaknya. Melalui akta notaris, saya berhenti dari PT BBB itu pada April 2008.

Selama menjadi hakim MK, saya tetap sering ke rumah Luhut, tetapi tak pernah mau menerima bantuan dana. Saat saya akan mantu dan hanya mengambil tempat di gedung Diklat MK (Bekasi), Pak Luhut menawari agar resepsi dilakukan di sebuah hotel yang bagus sebab yang akan hadir para pejabat tinggi, termasuk presiden dan wapres. Tapi saya menolaknya. Jadi, isu saya punya perusahaan bersama Luhut itu adalah cerita tahun 2007 yang sudah bubar di tahun 2008.

Saya baru bersedia lagi mendapat bantuan dari Pak Luhut setelah berhenti dari MK. Juni tahun 2013, saya diberi dua ajudan (pensiunan) Kopassus oleh Pak Luhut. Katanya saya perlu ada yang menjaga. Saya juga pernah memberi testimoni melalui video tentang Ully, cucu Pak Luhut. Beliau itu sangat cerdas dan kreatif menginspirasi anak-anak sebayanya, sehingga saya memujinya sebagai tunas bangsa yang patut ditiru oleh anak-anak lain. Testimoni yang kemudian diunggah di YouTube ini dijadikan peluru juga untuk menyerang saya sebagai orang selundupan Luhut.

Padahal, testimoni itu dibuat jauh sebelum ada pencalonan presiden. Menurut saya, testimoni itu sangat baik untuk anak kecil yang sangat kreatif. Tak banyak yang tahu, setelah saya bergabung dengan Prabowo-Hatta, dua ajudan saya yang disediakan oleh Pak Luhut mendapat teror gelap agar tak lagi mendampingi saya.

Kedua orang itu saya kembalikan baik-baik ke Pak Luhut sambil menitip agar keduanya diperlakukan dengan baik. Jadi, tak mungkinlah saya orang selundupan Luhut. Saya sendiri total bekerja di Timkamnas Prabowo-Hatta sebagai tanggung jawab pilihan politik.

Prabowo sendiri mengatakan, “Saya tahu sendiri Pak Mahfud tidak gagal, sudah bekerja siang-malam untuk Timkamnas”. Jadi, Pak Luhut itu memang teman saya. Prabowo juga teman saya. Keduanya adalah sahabat-sahabat saya dengan segala pengalaman pahit getir yang kami lalui.

Read more »

Mahfud MD Bicara "Tentang Prabowo, Mutilasi Media, dan Adu Domba PKS

Mahfud MD Bicara "Tentang Prabowo, Mutilasi Media, dan Adu Domba PKS"

"Pers Mengeroyok, Prabowo Harus Kalah"
Oleh MOH MAHFUD MD*

CAPRES Prabowo memang sangat fenomenal. Bayangkan, sekitar enam minggu sebelum pemungutan suara, elektabilitas Prabowo kalah jauh (22 %) terhadap Jokowi (46 %).

Tapi, saat pemungutan suara ternyata Prabowo mampu menempatkan dirinya seimbang dengan rivalnya itu. Bahkan, Tim Prabowo-Hatta meyakini Prabowo menang. Itu pun, Prabowo dikeroyok oleh lawan-lawannya melalui sekelompok media massa secara brutal, jauh dari kaidah pers dengan segala kode etiknya. Hantaman media terhadap Prabowo tidak hanya melalui pemberitaan yang tidak imbang melainkan secara brutal melalui mutilasi berita, dilepas dari konteksnya, sehingga Prabowo selalu disudutkan.

Bukan hanya Prabowo yang dibegitukan, Tim Prabowo-Hatta pun dibantai secara sadis. Tiga hari sebelum KPU mengumumkan hasil penghitungan suara, sebagai Ketua Timkamnas Prabowo-Hatta, saya diwawancarai oleh tiga televisi tentang peluang Prabowo. Saya jawab, kami yakin Prabowo-Hatta menang, tetapi jika ternyata nanti kalah, saya akan kembalikan mandat karena gagal mengantarkan kemenangan Prabowo-Hatta.

Saya takkan ikut tim hukum karena tim hukum dan timkamnas tugasnya berbeda. Ternyata, salah satu media memutilasi berita itu dengan menyiarkan secara berulang-ulang, “Mahfud MD kembalikan mandat karena gagal memenangkan Prabowo Hatta.”

Beritanya dimutilasi dengan membuang bagian atas dan bagian bawahnya. Pada rapat resmi Tim Prabowo-Hatta tanggal 20 Juli 2014 di Four Season Hotel ada semangat banyak tokoh di lingkungan Prabowo-Hatta untuk menggugat ke MK.

Saat itu saya meminta data real count internal dan berbagai temuan tim saksi dan data yang ditangani oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Saya katakan sebagai ketua timkamnas, saya belum pernah mendapat data apa pun, padahal kalau akan menggugat ke MK, harus ada kepastian tentang signifikansi kesalahan penghitungan dan terjadinya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif.

Kalau tidak cermat, kita bisa terjerumus. Rupanya perdebatan di hotel itu bersebar ke wartawan karena memang sangat banyak yang hadir meski resminya yang boleh masuk dibatasi. Ketika pers mengonfirmasi hal itu maka saya pun membenarkan mengajukan pertanyaan itu. Eh, beritanya dijadikan panas. Ditulis, “Mahfud Kecewa pada PKS”, "Mahfud Tak Dapat Data Apa pun dari PKS”.

Isinya sekilas benar, tetapi sejatinya mengadu domba antara saya dan PKS. Begitu juga soal penarikan diri dari proses rekapitulasi suara di KPU yang terkait dengan peran Akbar Tanjung. Pers tahu bahwa rapat timkamnas yang dipimpin langsung oleh Prabowo tanggal 22 Juli 2014 itu memutuskan menarik diri dari proses rekapitulasi di KPU sesuai dengan usul Akbar Tanjung. Rapat itu memang tidak steril karena memang banyak yang ikut nimbrung.

Sebagai ketua timkamnas, saat ditanya pers, saya jelaskan sebagai informasi biasa. Kepada pers saya katakan bahwa pada rapat itu memang muncul tiga opsi. Pertama, langsung menyiapkan gugatan ke MK; Kedua, menerima keputusan KPU dengan legawa sebagai realitas politik; Ketiga, menolak untuk melanjutkan rekapitulasi karena KPU tidak prudent dan tidak mengindahkan rekomendasi-rekomendasi Bawaslu.

Alternatif ketiga ini diusulkan oleh tim Akbar Tanjung dan saya ikut membahasnya pada dini hari di rumah Akbar Tanjung. Saya sangat setuju usul Bang Akbar asal Prabowo setuju. Ternyata, rapat Tim Prabowo-Hatta siang harinya menyambut dengan semangat dan setuju dengan usul Akbar Tanjung. Itulah yang saya konfirmasikan kepada pers sebagai informasi biasa.

Tetapi, berita biasa dan usul bagus dari Akbar Tanjung itu menjadi panas karena digoreng dengan judul-judul berita yang provokatif. Ada yang menulis, “Akbar Tanjung Biang Pengunduran Diri Prabowo”, “Inisiatif Pengunduran Diri Prabowo datang dari Akbar Tanjung”, dan judul-judul lain yang memojokkan Akbar Tanjung.

Gorengan berita ini dijadikan alat oleh lawan-lawan politik Akbar Tanjung di Golkar dengan ikut menuduh Akbar sebagai biang kerok yang dikesankan jelek, padahal usulnya adalah usul yang baik dan disetujui oleh rapat secara bulat. Loyalis Akbar pun kemudian ada yang menyerang saya. Ada yang mengatakan saya membocorkan rahasia rapat, padahal itu bukan rahasia dan pers sudah tahu sendiri apa yang dibicarakan dalam rapat.

Ada yang menuduh saya disusupkan oleh Luhut Panjaitan dengan alasan saya teman dekat Luhut. Padahal, kedekatan saya dengan Luhut justru menjadi retak ketika saya memberi tahu padanya bahwa saya akan bergabung dengan Prabowo-Hatta. Ada juga yang menyebarkan foto-foto saya yang sedang mengacungkan dua jari sambil menuduh saya berkomplot, mendukung capres nomor 2.

Padahal, foto-foto tersebut adalah foto-foto lama yang sudah beredar saat kampanye untuk PKB pada Pileg Maret/April 2014. Karena, saat itu saya berkampanye untuk PKB yang merupakan kontestan pileg nomor urut 2 maka saya banyak berfoto dengan dua jari. Gorengan-gorengan, mutilasi berita, dan sodokan atas Prabowo dan para pendukungnya ini dipastikan terus berlangsung sampai keluarnya vonis MK.

Sebab ada yang punya target, “pokoknya Prabowo harus kalah”. Semoga setelah keluarnya vonis MK, semua selesai dengan damai dan kita terus membangun politik yang lebih beradab.

MOH MAHFUD MD
Pakar Hukum Tata Negara
*sumber: http://pemilu.sindonews.com/read/887442/116/pers-mengeroyok-prabowo-harus-kalah

Read more »