Penggusuran Bukit Duri Jadi Bukti, Ahok Tidak Punya Hati.. Berpihak pada Pemodal dan Warga Keturunan

Pemerintah Kota Jakarta Selatan akan menggusur permukiman di Bukit Duri, Rabu pagi ini, 28 September 2016. Terkait dengan hal itu, warga Bukit Duri bersiap siaga untuk menghadapi aparat yang akan menggusur tempat tinggal mereka.

“Warga akan bertahan,” kata perwakilan warga Bukit Duri Sandyawan Sumardi, Selasa, 27 September 2016. Namun dia memastikan tak akan ada kekerasan dalam upaya warga menghadapi penggusuran. “Kami akan bertahan dengan damai.”

Menurut Sandyawan, ada sekitar 150 keluarga yang tak setuju atas penggusuran tersebut. Mereka adalah warga yang mengajukan gugatan class action di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. “Kami punya keyakinan bahwa kami sedang dalam proses hukum,” kata dia.

Karena itu, jika pemerintah tetap melakukan penggusuran, Sandyawan menilai pemerintah sudah melanggar hukum. Apalagi hakim di pengadilan sudah menyatakan bahwa gugatan warga di PN Jakpus dan Pengadilan Tata Usaha Negara sah dan sedang berjalan.

Namun pemerintah berpendapat bahwa penggusuran tersebut tidak melanggar hukum. “Belum ada putusan sela. Penertiban bisa dilakukan,” kata Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi.

Warga satu suara menolak penggusuran, namun aparat pemerintah provinsi sepertinya sudah buta akan semua pelanggaran, “Kita sudah sepakat satu suara, tolak penggusuran. Semuanya kan ada aturannya, belum ada keputusan dari pengadilan (hakim-red) juga. Jangan apa-apa main gusur aja, kita ini manusia-bukan binatang,” ungkap seorang ibu antusias.

Penggusuran bukit duri menjadi bukti, Ahok tidak punya hati

Ketika penggusuran di wilayah glodok, Ahok batalkan dengan alasan tanpa ijin, sementara jelas wilayah tersebut termasuk wilayah hijau dan resapan air di Jakarta, coba tengok nasib warga bukit duri

Ahok ambigu (tidak jelas), beraninya hanya kepada rakyat miskin sementara kepada para pengusaha dan warga keturunan yang jelas melanggar aturan tata peruntukan wilayah, justru dilindungi dan dibela

Hati nurani sang pemimpin jelas berpihak, berpihak kepada para pengusaha, pemilik modal serta warga keturunan tanpa mau melihat nasib warga miskin Jakarta [lingkaran]

Read more »

Syafi'i Dukung Usaha Menyeret "Dosa" Jokowi ke Ranah Hukum

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Muhammad Syafi'i, mendukung niat para tokoh politik senior untuk menyeret "dosa politik" Presiden Joko Widodo ke ranah hukum.

"Sangat mendukung. Kalau ada orang yang melanggar sumpah jabatan, itu sangat saya dukung. Walaupun sampai ke tingkat yang paling berat, (presiden) diturunkan, saya dukung," tegasnya ketika ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (27/9).

Dia setuju dengan langkah yang diambil tokoh nasional Rachmawati Soekarnoputri bersama mantan Ketua MPR RI, Amien Rais dan mantan anggota DPR RI, Lili Wahid, itu karena selama ini aparat hukum tidak berdaya menghadapi segala bentuk pelanggaran yang dilakukan pemerintah. Beberapa waktu lalu, para tokoh senior itu sepakat akan mempersoalkan secara hukum beberapa pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi.

Beberapa pelanggaran konstitusi itu diantaranya adalah pemerintahan menumpuk utang keluar negeri sehingga jumlah utang negara saat ini sudah mencapai Rp 4 ribu triliun.

Kesalahan berikutnya yakni mengubah standar minimal defisit anggaran yang tadinya hanya 3 persen menjadi 5 persen. Selain itu, pemerintah juga beberapa waktu lalu telah memotong anggaran 83 kementerian dan lembaga hanya dengan mengeluarkan Instruksi Presiden, padahal sebetulnya harus melalui tahap pembahasan bersama DPR.

"Selama ini presiden melanggar pasal 21 sampai 23 UUD 45, bahwa APBN diajukan oleh pemerintah kepada DPR. Kalau DPR tidak setuju, pemerintah wajib melaksanakan APBN tahun sebelumnya. Ini baru saja disetujui, dia memotongnyasendiri, itu melanggar undang undang dasar," jelasnya.

Bukan hanya itu, Rachmawati, Amien Rais, dan Lili Wahid sepakat bahwa Jokowi melanggar konstitusi dengan mengangkat Arcandra Tahar yang masih berstatus warga negara luar negeri menjadi seorang menteri kabinet.

"Mengangkat orang asing menjadi menteri itu melanggar UUD. Kenapa tidak diproses? Arcandra itu kemudian meneken ekspor konsentrat, padahal dalam UU harus dibuatkan smelter dulu. Kok enggak diproses?" sesalnya.

Masih ada lagi kesalahan besar pemerintah di mata politikus yang biasa disapa Romo Syafi'i ini, yaitu terkait reklamasi pantai bagian utara Jakarta yang kembali dihidupkan.

"Kasus reklamasi ini dilanjutkan lagi oleh Menteri Luhut. Aneh-aneh di negeri ini. Sementara yang orang kecil itu malah diuber-uber," tukasnya. [rmol]

Read more »

Ruhut: "Hati hati sama Ruhut. Gawat Kalau Aku 'Nyanyi'"

Ketua Komisi Pemenangan Pemilu Partai Demokrat (PD) Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyarankan agar Ruhut Sitompul yang tidak mendukung pasangan Agus-Sylvi untuk mundur dari partai. Ruhut pun menolak.

"Demokrat bukan partaiku yang pertama tapi Demokrat partaiku yang terakhir. Kalau dipecat, aku tetap pakai di dadaku lambang Demokrat. Aku membesarkan partai, jangan bilang dibesarkan partai," kata Ruhut saat dihubungi, Rabu (28/9/2016).

Ruhut tetap pada pendiriannya untuk mendukung cagub petahana, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dinilai akan menang di Pilgub DKI 2017. Menurut Ruhut, imbauan mundur itu akibat Partai Demokrat tidak berani memecatnya.

"Aku tahu kenapa mereka enggak berani pecat aku. Karena karamlah partai ini kalau Ahok menang. Nanti kadernya yang paling hebat dia pecat karena enggak dukung calon dari parpolnya, ternyata menang. Jadi semua kebakaran jenggot," ungkap anggota Komisi III DPR ini.

"Masih banyak amunisi aku. Hati hati sama Ruhut. Gawat kalau aku 'nyanyi'," sambung Ruhut sambil tertawa.

Meski sudah digeser dari jabatan koordinator juru bicara partai, Ruhut meyakini dia masih disayang oleh Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang merupakan ayah Agus dan Ibas. Sindiran balasan pun dia lempar ke Ibas.

"Kau bisa kebayang bagaimana Republik ini bisa maju, apalagi parpol kalau cara berpikirnya seperti tukang parkir. Jangan berpikir tukang parkir. Hanya tukang parkir yang pekerjaannya bilang 'mundur mundur kiri kanan stop'. Hahaha," ujar Ruhut.

Sebelumnya, Ibas pun mengisyaratkan agar kader PD yang memiliki perbedaan pandangan dengan partai untuk mengambil sikap tegas. Yakni untuk mengundurkan diri dari Demokrat atau menempuh jalan lain.

"Namun saya yakin kecintaan Saudara Ruhut yang telah berjuang dan menjadi bagian dalam membesarkan Partai Demokrat tidak pernah pudar pada partai yang disayanginya," ujar Ibas dalam keterangan tertulisnya.  (dtk)

Read more »

Aktivis Malari 74: Rakyat Susah Terkena Bencana, Pejabat Jokowi Asyik Bercengkerama dengan Taipan di Istana

Pengusaha dan cukong yang makan malam bersama dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan stafnya di Istana mendapat kritikan tajam dari berbagai pihak.

Aktivis Malapetaka Limabelas Januari (Malari) 1974 Salim Hutadjulu mengkritik keras kebijakan Jokowi yang mengundang taipan dan cukong ke Istana dengan alasan sosialisasi tax amnesty. “Jokowi, para menteri kongkow-kongkow bersama cukong, taipan dan pengusaha di istana saat rakyat susah terkena musibah. Ini pemandangan yang sangat menyakitkan bagi rakyat,” kata Salim kepada suaranasional, Selasa (27/9).

Kata Salim, harusnya Presiden Jokowi lebih mementingkan rakyat daripada memberikan karpet merah kepada cukong, taipan di Istana. “Sungguh sangat sedih melihat pemimpin yang tidak peduli terhadap rakyatnya,” kata mantan tahanan politik era Presiden Soeharto ini.

Salim mengatakan, ada kemungkinan taipan, dan cukong yang diundang ke Istana membicarakan masalah reklamasi. “Proyek triliunan reklamasi lebih penting daripada penderitaan nelayan di Teluk Jakarta,” jelas Salim.

Menurut Salim, dalam kondisi penguasa lebih mementingkan taipan, cukong dan penguasa, rakyat punya caranya sendiri. “Rakyat punya cara sendiri dalam menghadapi penguasa zalim yang tidak memikirkan rakyat dan itu sudah terbukti dalam sejarah,” pungkas Salim. [suaranasional]

Read more »

Jangan Hanya Diam! KPK Harus Bongkar Dugaan Mahar Ahok Rp 10 T ke PDIP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus membongkar dugaan mahar senilai Rp10 triliun dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ataupun tim suksesnya ke PDIP. “Saat ini berkembang kabar adanya mahar Rp10 triliun untuk PDIP dari Ahok.

"Dan KPK harus segera bergerak dan jangan hanya diam saja,” kata pengamat politik Muslim Arbi kepada suaranasional, Selasa (27/9). Kata Muslim, dugaan mahar Rp10 triliun itu bisa dalam bentuk uang ataupun proyek reklamasi. “Proyek reklamasi itu nilainya triliunan rupiah, tentu saja, PDIP bisa mengambil dari proyek tersebut,” papar Muslim.

Menurut Muslim, kalau KPK tidak bergerak dalam mendalami dugaan mahar ini menandakan lembaga antirasuah ini sudah dikendalikan oleh pemilik modal. “KPK hanya menyasar kelas ecek-ecek saja dan dibuat untuk festivalisasi agar terlihat melakukan pemberantasan korupsi,” ungkap Muslim. Muslim mengkhawatirkan kepercayaan publik ke KPK makin berkurang karena tidak bertindak dalam menangani kasus besar.

“Publik makin pesimis dengan kerja KPK yang penuh dengan rekayasa dan pesanan politik,” pungkas Muslim.

Sebelumnya, kabar beredar di kalangan wartawan PDIP meminta mahar Rp 10 triliun ke Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) agar mantan Bupati Belitung Timur itu bisa diusung dan didukung partai berlambang Banteng Moncong Putih. “Jadi ternyata minta mahar? 10 Trilyun? DP 3 Trilyun harus malam ini juga? Duh Gusti… Itu duit apa kreweng…Woiii… KPK Mana? KPK Mana?” kata wartawan senior Hanibal Wijayanta di akun Facebook-nya, Selasa (20/9). [suaranasional]

Read more »

Ahoker Sengaja Munculkan Isu SARA untuk Mancing Lawan Politiknya

Pendukung Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disebut Ahoker akan memunculkan isu Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA) menjelang Pilkada DKI 2017.

“Ahoker akan memunculkan isu SARA untuk menarik simpati misalnya menyebutkan saudaranya seorang haji dan taat ibadah mendukung Ahok, Ahok peduli dengan masjid. Ini taktis saja untuk menarik suara umat Islam,” kata pengamat politik Zainal Abidin kepada suaranasional, Selasa (27/9).

Kata Zainal, taktik itu untuk memancing pendukung Anies-Sandiaga maupun Agus Yudhoyono-Sylviana. “Jangan sampai terpancing dengan taktik Ahoker sehingga memunculkan Ahok kafir, tidak boleh memimpin dalam Islam maupun isu-isu murahan sehingga memunculkan simpati kepada Ahok,” ungkap Zainal.

Menurut Zainal, isu penggusuran dan tidak taat hukum yang dilakukan Ahok bisa dimunculkan sehingga rakyat Jakarta sadar bahaya mantan politukus Partai Golkar memimpin ibu kota. “Isu penggusuran, kejam maupun tidak taat hukum maupun dugaan korupsi bisa menjadi isu taktis dalam mengalahkan Ahok,” ungkap Zainal.

Selain itu, ia mengatakan, pernyataan peneliti CSIS Arya Fernandes yang sulit memprediksi menandakan Ahok sulit jadi pemenang. “Selama CSIS selalu memenangkan Ahok tetapi dengan kemunculan Anies dan Agus Yudhoyono suara Ahok bisa tergerus,” pungkasnya. [suaranasional]

Read more »

Mario Teguh Disebut Minta Honor Segini Besar Per Jam, Fasilitas Istrinya Lebih Ngeri lagi

Sudah menjadi rahasia umum, Mario Teguh adalah salah satu motivator dengan bayaran termahal di Indonesia. Hal itu diakui oleh sejumlah pihak yang pernah menghadirkannya atau sekadar berniat mengundangnya.

Salah satunya diakui oleh Rina, salah satu tim promosi perusahaan di Makassar. Kepada Tribun Timur.com Rina mengungkapkan betapa ribetnya mendatangkan sang motivator. Kejadiannya pada 2014 saat perusahaannya hendak mendatangkan sang motivator.

Rina mengatakan mencoba berkomunikasi dengan manajemen Mario Teguh. Dari manajemenlah Rina disodorkan beberapa syarat. Seingat Rina waktu itu manajemen meminta honor Rp 150 juta perjam.

“Tak boleh lebih. Kalau lebih kena penyelenggara kena denda,” ujarnya.

Rupanya tak hanya soal honor, manajemen Mario Teguh juga meminta sejumlah fasilitas mewah. Diantaranya pesawat kelas bisnis dengan maskapai yang dipilih oleh Mario Teguh. Mario Teguh juga harus diantar jemput dengan kendaraan mewah.

‘Waktu itu kalau tidak salah dia minta Alpard dengan keluaran tahun berapa gitu. Jadi tak sembarang mobil,” ujarnya.

Kamar hotel tempat nginap Mari dan istrinya juga harus yang kelas president suite. Namun yang paling berat adalah permintaan fasilitas bagi istrinya, Linna Teguh.

“Kan dia selalu datang sama istrinya, jadi harus difasilitasi juga,” ujarnya.

Fasilitas bagi Linna Teguh adalah keliling belanja di tempat dia inginkan. Barangnya juga dia (Linna) yangf pilih dan jumlahnya tak dibatasi dan itu harus dibayar pihak yang mengundang.

“Jadi bayangkan saja, kalau belanjanya banyak lalu harganya wah, panitia bisa bangkrut,” kata Rina tersenyum.

Melihat hal itu perusahaan tersebut akhirnya batal mendatangkan sang motivator.[tribun]

Read more »